Menanti Detik-Detik Penerapan Pajak Karbon
Jika lancar sesuai dengan rencana, pemerintah akan menerapkan pajak karbon mulai tahun depan. Lantas apa yang dimaksud dengan pajak karbon? Bagaimana pula dengan objek dan cara penghitungannya? Hal ini sangat wajar muncul dibenak kita semua karena pajak karbon benar-benar merupakan …
MEREBAKNYA PINJOL, TIDAK BEBAS PAJAK
Pertumbuhan industri pinjaman on-line (pinjol) atau fintech peer to peer lending begitu pesat. berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah pemberi pinjaman (lender) per Desember 2020 lalu naik 18,32% per tahun atau bertengger di angka 716.963 rekening. Bila angka tersebut …
Insentif PPN Sewa Ruangan
Menjelang pulang kerja tepatnya pada waktu 16.45, Wahyu terburu-buru mengemasi barang-barangnya sedangkan kawan nya Retno masih berkutat dengan pekerjaan nya. “No, ayuk kita pulang, kan mau bbq-an” ajak Wahyu. “aduh kayak nya gue pulang telat deh” jawab Retno. “Yaudah gini …
Membidik Potensi Penerimaan Pajak Sektor Industri Kripto
…“Unik, Kontroversial, Spekulatif, hingga Menggiurkan. Kata-kata tersebut sedikit banyak menggambarkan
sebuah barang yang tergolong baru di dunia keuangan, yakni cryptocurrency atau aset kripto. Ia begitu cepat
melesat karena didasari oleh teknologi yang sangat menarik, yakni teknologi blockchain. Dimana teknologi
NPWP Cabang Hilang, NITKU Datang
…“Jika tidak ada aral melintang maka per 1 Juli 2024 NPWP cabang akan dihapuskan. Hal itu lantaran pemerintah akan mengganti NPWP cabang dengan NITKU atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha. Rencananya penerapan NITKU dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan CTAS atau PSIAP.”
Perubahan Orang Nomor Satu di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai
Hari jumat, tanggal 23 Mei 2025 yang baru lalu, Menteri Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo, dan Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai menggantikan Askolani. Pergantian ini
RESUME PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2025
PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK, PENYERAHAN JASA KENA PAJAK, PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI
Pemakaian Sendiri untuk Tujuan Produktif Masih Dikecualikan dari Pemungutan PPN?
Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 mengatur bahwa atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) untuk tujuan produktif yang terutang PPN tidak perlu dilakukan
Menanti Implementasi Simplifikasi Penghitungan PPN Bagi PKP UMKM
Permasalahan kepatuhan pajak masih menjadi isu krusial yang dihadapi oleh semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Mardiasmo (2016:4) berpendapat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat, yaitu pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan),
Pajak dan Upaya Optimalisasi Pendidikan
Pada tahun 2000, Esther Duflo, seorang peneliti asal Amerika, melakukan penelitian terhadap dampak program pembangunan SD inpres pada tahun 1973 sampai dengan 1978 di Indonesia. Penelitian tersebut melibatkan sejumlah SD inpres yang dipilih secara acak dengan menggunakan metode Randomized Controlled