TAX FOCUS
Ketentuan Terbaru Pemeriksaan Data
Oleh: Indrajaya Burnama Praktisi Perpajakan Pemeriksaan data konkret merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menguji kepatuhan perpajakan wajib pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak. Dibandingkan dengan pemeriksaan lainnya, pemeriksaan data konkret dilakukan dalam …
NPWP Cabang Hilang, NITKU Datang
Jika tidak ada aral melintang maka per 1 Juli 2024 NPWP cabang akan dihapuskan. Hal itu lantaran pemerintah akan mengganti NPWP cabang dengan NITKU atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha. Rencananya penerapan NITKU dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan CTAS atau PSIAP.…
Update Daluwarsa Penetapan dan Kaitannya dengan SP2DK
Daluwarsa menjadi salah satu contoh dari satu pilar dalam azas pemungutan pajak. Azas penting tersebut ialah certainty yang menyatakan bahwa semua pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan memenuhi azas kepastian hukum baik menyangkut objek, besaran …
Seni Berkorespondensi via SP2DK
Terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data/Keterangan (SP2DK) menjadi salah satu instrument untuk mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak. Bagian E Materi angka 1 huruf hh Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (SE-05/2022) menyatakan bahwa …
Ada yang Baru dari Daluwarsa Penagihan Pajak
Dalam dunia pinjam meminjam uang, ada istilah penagihan saat utang sudah jatuh tempo. Begitu pula, dengan utang pajak yang sudah jatuh tempo, akan ditagih dengan serangkaian Tindakan penagihan pajak. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 …
Metamorfosis NPWP Menuju NIK, NPWP 16 Digit dan NITKU
Pasal 2 ayat (1a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) claster UU KUP mengamanatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang merupakan berstatus sebagai penduduk. …
Aspek Pajak Penghasilan (PPh) Peserta TAPERA
Oleh: Hari Yanto
Praktisi Perpajakan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 yang berlaku efektif pada tanggal 20 Mei 2024 (“PP 21”), sontak telah membuat viral seluruh media. Ya…., peraturan pemotongan wajib gaji dan/atau upah Pekerja yang menjadi peserta TAPERA …
Menyelisik Aspek PPN atas Jasa Ekspedisi dan Freight Forwarding
Jasa pengiriman barang melalui jasa ekspedisi atau freight forwarding merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai Pasal 4A ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) klaster UU PPN. Pasal 7 ayat (1) huruf …
Aspek PPh Atas Jasa Ekspedisi, Logistik dan Freight Forwarding:
Serupa Tapi Tak Sama
Menggeliatnya usaha berbasis e-commerce berefek pada menjamurnya industri pengiriman barang. Mungkin pembaca menjadi salah satu korban pendengar suara sembreng nan sumbang, Permisi, Paket. Paket buat Pak Agus, Permisi Paket untuk Bu Esti dan semacamnya. Ternyata dalam …
Pemajakan atas Legitnya Cuan Industri Kuliner
Oleh: Muhammad Ikbal
Praktisi Perpajakan
Menggeliatnya industri berbasis Pangan, kudapan maupun kuliner menjadi ladang cuan bagi para pelaku usaha. Menjamurnya boxrice, burger, mie kekiniaan, masakan padang yang buka 24 jam merupakan contoh konkret dari legitnya usaha kuliner. Atas besarnya hype…