TAX FOCUS
Selamat Tinggal Penumpang Gelap!
Salah satu penghambat kinerja penerimaan pajak nasional selama ini adalah rendahnya rasio pajak. Sedangkan rendahnya rasio pajak di Indonesia berasal dari banyaknya kegiatan ekonomi yang sulit atau tidak dapat dideteksi oleh pemerintah (shadow economy). Ironisnya, mereka tidak membayar pajak tetapi …
Selamat Datang Pajak Karbon!
Oleh: Indrajaya Burnama Praktisi Perpajakan
Akhirnya Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disetujui oleh DPR RI dan disahkan Presiden Jokowi. Salah satu tujuan UU HPP adalah mempercepat pemulihan ekonomi serta mendukung pembangunan nasional dalam jangka panjang.Hal itu diwujudkan …
7 (Tujuh) Sisi Lain Dividen Bebas Pajak
Pembebasan pemotongan pajak atas penghasilan dividen pasca disahkannya UU Ciptakerja menimbulkan beberapa kondisi yang perlu dicermati. Pemberian dividen dalam kondisi apapun tetap dibebaskan dari pemotongan pajak sepanjang pembagiannya diputuskan dalam RUPS dan diinvestasikan kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh: …
Membidik Potensi Penerimaan Pajak Sektor Industri Kripto
…“Unik, Kontroversial, Spekulatif, hingga Menggiurkan. Kata-kata tersebut sedikit banyak menggambarkan
sebuah barang yang tergolong baru di dunia keuangan, yakni cryptocurrency atau aset kripto. Ia begitu cepat
melesat karena didasari oleh teknologi yang sangat menarik, yakni teknologi blockchain. Dimana teknologi
NPWP Cabang Hilang, NITKU Datang
…“Jika tidak ada aral melintang maka per 1 Juli 2024 NPWP cabang akan dihapuskan. Hal itu lantaran pemerintah akan mengganti NPWP cabang dengan NITKU atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha. Rencananya penerapan NITKU dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan CTAS atau PSIAP.”
PPN 12%: ManuverUnik PembuatKebijakan di TengahEuforia Pergantian Tahun
Di menit–menit akhir penghujung tahun 2024, pemerintah mengubah haluan penerapan kebijakan PPN 12%, yang memang masih di ambang ketidakpastian. Dimana Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 tahun 2024 sebagai kepastian hukum dari implementasi penerapan kebijakan
Artificial Intelligence(AI) Untuk Layanan Perpajakan
Kecerdasan buatan disebut-sebut sebagai salah satu inovasi paling canggih pada abad 21 (CIAT, 2024). Teknologi ini merupakan simulasi kecerdasan manusia dengan menggunakan sistem komputer yang menggabungkan multidisiplin ilmu seperti yaitu sains data, statiska, matematika, neurosain, psikologi, linguistik, dan ilmu eknomi.