TAX COLUMN
MELEK PAJAK PADA ASET CRYPTO
Oleh : Mangasa sihotang
Praktisi Perpajakan
Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi Perdagangan Aset Kripto yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai payung hukum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan …
Bisnis Kuliner…, PBJT atau PPN ?
Oleh: Hari Yanto
(Praktisi Perpajakan)
Apa sih yang ada dibenak kalian ketika ingin kulineran tapi yang enggak ribet? Tentunya banyak pilihan ketika anda ingin mengordernya, Pesan-Santap (dine-in), Pesan-Antar (delivery-order), Pesan dan Bawa Pulang (take away…
Peraturan Baru Pajak Negriku
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen pada 1 April 2022 diharapkan berpotensi menggerek tingkat inflasi. Melalui undang-undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat perubahan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Hal tersebut didasarkan Data Direktorat …
Tax Amnesty dari Masa ke Masa
Oleh: Endah Sitarasmi
Analis Pajak pada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan
Istilah Tax Amnesty (pengampunan pajak) adalah kesempatan bagi wajib pajak untuk mendapatkan pengampunan atas kewajiban membayar pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi maupun pidana perpajakan. Kesempatan tersebut berbatas waktu dan …
Wajib Pajak Badan Perseroan Perorangan
Oleh: Hari Yanto
(Praktisi Perpajakan)
Perseroan Perorangan adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Perseroan Perorangan ini memiliki dasar hukum yang diatur dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang …
MEREBAKNYA PINJOL, TIDAK BEBAS PAJAK
Pertumbuhan industri pinjaman on-line (pinjol) atau fintech peer to peer lending begitu pesat. berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah pemberi pinjaman (lender) per Desember 2020 lalu naik 18,32% per tahun atau bertengger di angka 716.963 rekening. Bila angka tersebut …
Pemakaian Sendiri untuk Tujuan Produktif Masih Dikecualikan dari Pemungutan PPN?
Dalam rangka memberikan kemudahan administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 mengatur bahwa atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) untuk tujuan produktif yang terutang PPN tidak perlu dilakukan