Sudah Benar dan Lengkap kah Faktur Pajak Anda?

Oleh: Muhammad Ikbal, S. Sos., BKP

Faktur Pajak memainkan peranan penting dalam mekanisme pemungutan PPN. Dalam bahasa sederhana, Faktur Pajak menjadi urat nadi pelaksanaan kewajiban PPN. Istilah mudah salah pengisian Faktur Pajak akan merambat pada kesalahan pemungutan PPN, salah menyetor …

Read More

Harusnya yang Lebih Besar 

Salam kenal redaksi Indonesian Tax Review. Saya Rika seorang mahasiswi Bandung. Saya sempat membaca artikel yang pernah dimuat dalam majalah di mana dalam artikel tersebut mengungkapkan bahwa hingga tahun ini jumlah orang kaya di Indonesia meningkat. Hal tersebut terbukti dan …

Read More

Babak Baru Faktur Pajak 2022

Oleh: Muhammad Ikbal

Praktisi Perpajakan

1 April 2022 lalu menjadi tanggal sakral bagi pengaturan PPN pada umumnya dan Faktur Pajak pada khususnya. Bagaimana tidak? Pasalnya mulai tanggal tersebut tarif PPN meningkat 10% dari tarif sebelumnya dan mulai berlaku pengaturan babak …

Read More

Bisnis Kuliner…, PBJT atau PPN ?

Oleh: Hari Yanto

(Praktisi Perpajakan) 

Apa sih yang ada dibenak kalian ketika ingin kulineran tapi yang enggak ribet? Tentunya banyak pilihan ketika anda ingin mengordernya, Pesan-Santap (dine-in), Pesan-Antar (delivery-order), Pesan dan Bawa Pulang (take away

Read More

Kebijakan Baru PPN Pascapemberlakuan UU HPP (2)

Pelan tapi pasti, penunjukan Pemungut PPN PMSE secara bergelombang mampu menjadi satu solusi pemerintah dalam mengamankan penerimaan negara sekaligus memberikan keadilan pajak. Tepatnya, keadilan bagi bagi para pelaku usaha daring maupun tradisional serta pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri 

Read More

Kekayaan Zaman Now

Disalah satu mall terkenal di Bandung, terdapat salah satu restoran favorit Hanif dan Dinda. Hanif dan Dinda janji bertemu untuk luch bareng. “Din, duduk di sana aja yuk lebih indah pemandangannya,” ucap Hanif. “Wah Iya bener Juga Nif, duduk …

Read More

RESUME PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61/PMK.03/2022

TENTANG

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Untuk meningkatkan kepastian hukum, mendorong peran serta masyarakat, dan memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan atas kegiatan membangun sendiri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pajak pertambahan …

Read More
Back To Top