RESUME PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 Untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam melakukan peralihan dari …

Read More

Mengenal PPh Pasal 21

Oleh:

Arif Rahmadi

Praktisi Perpajakan

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi hal penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka  pelaksanaan sistem dan administrasi perpajakan.

Berdasarkan sistem self assessments system ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, …

Read More

NPWP Cabang Hilang, NITKU Datang

Jika tidak ada aral melintang maka per 1 Juli 2024 NPWP cabang akan dihapuskan. Hal itu lantaran pemerintah akan mengganti NPWP cabang dengan NITKU atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha. Rencananya penerapan NITKU dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan CTAS atau PSIAP.

Read More

NOMOR RESUME PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

4/PJ/2024

Tentang

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU

Untuk memberikan kepastian hukum penerapan pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas …

Read More

Menelisik Fasilitas Pajak Bagi Karyawan dan UMKM di IKN

Oleh: Indrajaya Burnama

Praktisi Perpajakan

Di akhir Bulan April kemarin, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara. Beberapa fasilitas perpajakan yang digelontorkan diantaranya adalah pemberian insentif-insentif PPh terhadap karyawan

Read More
Back To Top