ITR
Implementasi e-Government Dalam Administrasi Perpajakan dan Proses Pembuktian
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Dani Rahmat
Praktisi perpajakan
Konsep e- Government dapat dikatakan mengacu pada suatu proses dan struktur yang ditujukan pada penyediaan pelayanan publik secara elektronik. Dengan demikian dalam konteks administrasi perpajakan, e-Government dapat diartikan sebagai aplikasi dari …
Penyelarasan Pajak Pusat dan Pajak Daerah
Melalui PMK No.70 Tahun 2022
Oleh: Indrajaya Burnama
Praktisi Perpajakan
Salah satu tujuan penyusunan UU HPP adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian nasional karena gempuran Covid-19. Hal itu dilakukan diantaranya dengan memberikan rasa keadilan dan …
TFI Edisi 8
Mau Dimana Aja Yang Penting Bisa Ngenyangin!
Situasi:
Jam istirahat di ruangan kerja, Rika dan Putri baru kelar mengerjakan kerjaannya. Rika yang berambut panjang sedangkan putri berambut pendek.
Gambar 1:
Rika yang bermaksud mengajak Putri ke bank untuk menemaninya …
Lebih Dekat Dengan PMK No.59 Tahun 2022
Oleh: Indrajaya Burnama
Praktisi Perpajakan
Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 sebagai turunan
UU HPP menyebabkan terjadinya perubahan pemenuhan kewajiban pajak atas transaksi terkait Instansi Pemerintah Pusat, Daerah maupun Desa (Instansi Pemerintah). Hal-hal penting apa sajakah yang perlu untuk …
Multilateral Instrument atas Brand New Tax Treaty
antara Indonesia Dengan Partners
Oleh: Indrayagus Slamet
Praktisi Perpajakan
Siapa si OECD itu? Menurut bahasa penulis, adalah sebuah organisasi kelas dunia, yaitu pejabat-pejabat Pemerintah dan tenaga ahli professional dari 30 negara Eropa. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan …
Hak Kita untuk Kepo-in Pajak
Pajak bisa menjadi sumber pendapatan utama Indonesia kalau itu dilakukan dengan di imbangi dengan penegakan hukum dan mekanismenya. Untuk itu perlu di atur secara transparan oleh Pemerintah dengan alokasi yang jelas maka Indonesia bisa makmur.
Kita lihat saja Bea Cukai, …
Lebih Dekat Dengan PMK No.59 Tahun 2022
Oleh: Indrajaya Burnama
Praktisi Perpajakan
Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 sebagai turunan
UU HPP menyebabkan terjadinya perubahan pemenuhan kewajiban pajak atas transaksi terkait Instansi Pemerintah Pusat, Daerah maupun Desa (Instansi Pemerintah). Hal-hal penting apa sajakah yang perlu untuk diketahui …
Era Baru Single Identity Number Di Bidang Perpajakan
Oleh: Muhammad Ikbal. S.Sos., BKP1
Praktisi Perpajakan
Terbitnya Peraturan MenterI Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, merupakan petunjuk pelaksana dari Pasal 44E ayat (2) …
Tidak Mudah Memahami
Upaya Hukum Pajak
Oleh Alessandro Rey, Dosen FH Universitas Sahid, dan
Pengacara Pajak, Kepabeanan dan Cukai di Jakarta
Apa yang ada dibenak Anda ketika ada Wajib Pajak diberi kesempatan melakukan upaya hukum atas surat ketetapan pajak? Dalam hal ini tentu …
Nah Loh! Gara-Gara ini Petugas Pajak Bisa Kalang Kabut
JAKARTA, (CNBC Indonesia, 19 Agustus 2022): Pemerintah memperkirakan pergeseran pola konsumsi menjadi berbasis digital terus berlanjut pada tahun 2023. Namun di sisi lain, tren ini dipandang dapat meningkatkan shadow economy. Tingginya aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar atau terdeteksi tersebut menimbulkan …