JAKARTA, (Liputan6.com, 15 November 2021): Menyikapi adanya dugaan keterlibatan Konsultan Pajak sebagaimana yang disampaikan dalam konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis 11 November 2021, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai asosiasi Konsultan Pajak terbesar di Indonesia menyatakan sangat prihatin atas kejadian tersebut. Terlebih di tengah situasi di mana Pemerintah sedang giat-giatnya menghimbau masyarakat agar patuh dalam membayar pajak. Peraturan perundang-undang perpajakan yang semakin kompleks dan sering berubah seiring dengan perubahan kebijakan perpajakan, perubahan proses bisnis serta perkembangan teknologi yang sangat dinamis dari waktu ke waktu menyebabkan Wajib Pajak tidak mudah dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu sebagian Wajib Pajak membutuhkan peran dan bantuan profesi Konsultan Pajak. IKPI memiliki Kode Etik yang merupakan kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota dalam melaksanakan tugas profesi secara profesional, objektif, independen, dan berdedikasi tinggi serta penuh tanggung jawab. Kode Etik IKPI mengatur larangan untuk menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan

Aturan Pajak Mobil Baru Berdasarkan Emisi, Industri RI Siap?

Jakarta, (CNBC Indonesia, 15 November 2021): Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mendukung penerapan standar emisi Euro 4 di Indonesia. Ini sejalan dengan rencana global ingin menurunkan emisi karbon. Di Indonesia, dukungan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam hal ini, pajak yang dikenakan untuk kendaraan bermotor tidak lagi berdasarkan barang mewah melainkan emisi gas buangnya. Di mana kendaraan yang memiliki emisi gas rendah akan lebih kecil pula pajaknya. Saat ini Indonesia sudah mulai menerapkan standar Euro 4 kendaraan bensin. Ke depannya kendaraan yang menggunakan diesel pun akan menerapkan standar Euro 4. Inilahyang menjadi sebuah jalan menuju penurunan emisi gas buang secara nyata yang dilakukan produsen kendaraan bermotor di Indonesia

Melihat Skema Pajak atas Penghasilan Selain Uang di Negara Lain 

Jakarta, (DDTC.co.id, 16 November 2021): Salah satu perubahan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) yang tercantum dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah ketentuan pajak atas natura dan/atau kenikmatan. Adapun natura dan/atau kenikmatan kini menjadi objek PPh bagi penerimanya dan biaya bagi perusahaan yang memberikan fasilitas tersebut. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk menyeimbangkan pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima dalam bentuk uang tunai maupun nontunai. Selama ini, PPh hanya dikenakan atas penghasilan karyawan yang diterima dalam bentuk tunai.  Secara konsep, OECD mendefinisikan natura atau fringe benefit sebagai bentuk tunjangan untuk melengkapi atau di luar upah atau gaji normal. Dalam konteks kebijakan pajak, definisi yang paling tepat untuk menggambarkan fringe benefit adalah pemberian sukarela pemberi kerja sebagai bentuk kompensasi kepada pekerja dalam bentuk nontunai. Pada umumnya, pemberi kerja kerap memberikan imbalan nontunai kepada karyawannya. Imbalan tersebut dapat berupa tunjangan seperti tunjangan dinas, uang pensiun, pemberian akomodasi, pemberian kendaraan, hingga pemberian bunga utang rendah. 

Ini Tantangan Pemajakan Perusahaan Multinasional Menurut Pengamat

JAKARTA (Bisnis.com, 16 November 2021): Indonesia mendorong tercapainya konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Seperti diketahui, saat berpidato di pertemuan tingkat kepala negara G20 di Roma, Italia, pada 30-31 Oktober 2021lalu, Presiden Joko Widodo juga menyerukan pentingnya reformasi perpajakan internasional yang lebih adil. Hal ini dinilai penting guna meningkatkan kerja sama pemulihan ekonomi untuk mewujudkan tata kelola ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Penerapan pajak digital secara menyeluruh, diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi persaingan usaha. Berbicara tentang perusahaan multinasional terutama terkait aspek pajak, Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji menyatakan, tantangan utamanya adalah pengopreasian yang secara internasional. “Ketika beroperasi secara internasional, yang bisa atau ada kemungkinan bahwa mereka memanfaatkan perbedaan sistem pajak antara negara. Di mana kita tahu bahwa kalau kita bicara di seluruh negara di dunia ini memang ada negara- negara yang memiliki skema provincial tax rezim pastinya seperti itu.