THR sudah Cair dan sudah habis?,,, Tau Cara Menghitung Pajaknya Gak ? 

Salah satu kebahagiaan yang dibawa oleh bulan Ramadhan adalah dibagikannya Tunjangan Hari Raya atau yang kondang dengan istilah THR bagi para pekerja/karyawan di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan atau disebut THR Keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Dengan kata lain, THR tidak hanya dibayarkan saat umat muslim merayakan hari raya Idul Fitri, tetapi THR juga dibayarkan kepada umat lain yang merayakan bari besar keagamaan, misalnya hari raya Natal bagi umat Kristiani, Nyepi bagi umat Hindu, Waisak bagi umat Budha dan Imlek bagi umat Konghucu. 

THR harus dibayarkan oleh pengusaha, yaitu:

1. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
3. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 

Menurut Peraturan Menteri tersebut pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. THR dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. 

Besarnya THR diatur sebagai berikut:

1. bagi Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
2. bagi Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:

masa kerja12 x 1 satu bulan upah

Yang dimaksud dengan upah 1 (satu) bulan tersebut terdiri dari:

1. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages) atau
2. upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Beberapa ketentuan lain terkait pembayaran THR yang perlu diketahui diantaranya:

1. Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung dengan cara:

1. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan;
2. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

2. Apabila besaran THR telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilaksanakan, maka besaran THR yang dipergunakan adalah mana yang lebih tinggi antara besaran THR yang telah ditetapkan tersebut atau besaran THR menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016.
3. THR dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing Pekerja/Buruh kecuali ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
4. THR dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan
5. THR dibayarkan dalam bentuk uang dengan menggunakan mata uang Negara Republik Indonesia
6. Pengusaha yang terlambat membayarkan THR dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar
7. Denda tersebut dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan Pekerja/Buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
8. Pengusaha yang tidak membayarkan THR dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan

Ada Hak Negara dalam THR

Pasal 21 UU PPh mengatur bahwa pemberi kerja wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Yang dimaksud pemberi kerja dalam pasal tersebut adalah pemberi kerja yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Oleh karena UU PPh mengenal penghasilan “dengan nama dan dalam bentuk apapun”, maka terdapat hak Negara berupa PPh Pasal 21 pada setiap kegiatan pembayaran THR sebagaimana telah kita bahas di atas.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi mengkategorikan penerima penghasilan menjadi dua, yaitu pegawai dan bukan pegawai. Pegawai sendiri dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap

Apabila kita cermati, perbedaan pegawai tetap dan pengawai tidak tetap terletak pada penghasilan yang diterimanya. Apabila pegawai menerima penghasilan secara teratur dan bekerja secara teratur (tidak berdasarkan permintaan), maka pegawai tersebut diklasifikasikan sebagai pegawai tetap. Definisi pegawai tetap yang berlaku berdasarkan PER-16/PJ/2016 biasanya berbeda dengan definisi pegawai tetap yang berlaku umum. Berdasarkan PER-16/PJ/2016 pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak kerja diklasifikasikan sebagai pegawai tetap, sedangkan dalam definisi yang berlaku umum, pegawai kontrak biasanya tidak diklasifikasikan sebagai pegawai tetap.

Berikutnya, penghasilan yang diterima masing-masing pegawai juga berbeda. Tabel berikut menyajikan penghasilan yang diterima oleh masing-masing penerima penghasilan di atas:

Apabila kita cermati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permen Ketenagakerjaan) nomor 6 tahun 2016 dengan Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2016 tersebut, maka: 

1. Permen Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah pegawai tetap atau tidak tetap, tetapi hanya melihat pekerja/buruh dari lamanya bekerja: bahwa THR dibayarkan kepada seluruh pekerja/buruh dengan syarat telah bekerja lebih dari 1 (satu) bulan
2. PER-16/PJ/2016 mengatur bahwa THR merupakan penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap dan termasuk sebagai penghasilan yang sifatnya tidak teratur karena hanya diterima 1 (satu) kali saja dalam 1( satu) tahun kalender.

Apa pegawai tidak tetap/bukan pegawai tidak bisa memperoleh THR? Tentu saja bisa, namun tata cara pemotongan PPh Pasal 21-nya berbeda dengan tata cara pemotongan PPh Pasal 21 atas THR bagi pegawai tetap. THR yang dibayarkan kepada pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas atau kepada bukan pegawai diklasifikasikan sebagai penghasilan biasa.

Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 atas THR

Pada dasarnya THR dianggap sebagai penghasilan yang bersifat tidak teratur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan PER-16/PJ/2016 tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas THR adalah sebagai berikut:

1. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa THR;
2. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa THR
3. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan pada angka 1 dan 2 adalah PPh Pasal 21 atas THR 

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 atas THR

Pada bulan april 2023 PT Kanaka akan membayarkan THR kepada 2 orang pegawainya, yaitu Anto dan Yanti.  Identitas, jabatan dan besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada 2 orang tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Seluruh pegawai di atas telah memiliki NPWP.

Sesuai dengan peraturan di bidang ketenagakerjaan, PT Kanaka membayarkan THR sebesar 1x gaji dan tunjangan setiap bulan. Maka penghitungan PPh Pasal 21 nya adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 atas THR yang dibayarkan kepada Pegawai Tetap

Anto dan Yanti merupakan pegawai tetap di PT Kanaka. Maka pada bulan April 2023 penghasilan yang diterima oleh Anto dan Yanti adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Setahun dan THR

2. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan Setahun

3. PPh Pasal 21 yang Terutang di bulan Juni

Sehingga atas penghasilan yang dibayarkan kepada Anto dan Yanti pada bulan April 2023 (berupa gaji, tunjangan dan THR) harus dipotong PPh Pasal 21 masing-masing Rp1.993.750,- dan Rp1.600.000,-.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat kita simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. pada dasarnya ketentuan pada Permen Ketenagakerjaan tetap dapat diakomodasi oleh Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016
2. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 mengenal konsep THR hanya dibayarkan kepada pegawai tetap saja, sedangkan penerima penghasilan lain hanya dikenal istilah “penghasilan” saja. Oleh karena itu dalam hal bukan pegawai atau pegawai tidak tetap menerima THR, penghitungannya tetap mengikuti tata cara sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Semoga bermanfaat.