Aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Penyerahan Jasa Agen Asuransi

Oleh: Hari Yanto

(Praktisi Perpajakan)

Sedia payung sebelum hujan? Perumpamaan tersebut kerap dilontarkan agen asuransi untuk menarik klien agar ikut bergabung pada produk asuransi yang ditawarkannya. Apa sih asuransi itu? Asuransi merupakan salah satu alternatif untuk menutup kerugian, kerusakan atau kehilangan ketika risiko yang tak terduga terjadi, oleh sebab itu karenanya bisnis asuransi dapat berkembang pesat ditengah-tengah situasi yang serba tidak pasti seperti sekarang ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (“UU Perasuransian”), masyarakat dapat membeli produk asuransi melalui agen asuransi, pialang asuransi, maupun pihak lain yang menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, (“Perusahaan Asuransi”). Agen asuransi berperan memberikan jasa keperantaraan kepada dan menerima imbalan dari Perusahaan Asuransi. Imbalan yang diterima agen asuransi merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan dan jasa yang dilakukan agen asuransi tergolong ke dalam penyerahan jasa yang dikenakan PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU PPN”). Pasca perubahan terakhir UU PPN, teknis pengenaan PPN atas penyerahan jasa agen asuransi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi (“PMK 67”) yang menyederhanakan, memberikan kemudahan serta kepastian hukum dan keadilan dalam penghitungan, pemungutan, dan pelaporan PPN atas penyerahan jasa agen asuransi. 

Kesederhanaan & Kemudahan dalam Penghitungan, Pemungutan, dan Pelaporan PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi dalam PMK 67:

Status PKP Agen Asuransi

Kewajiban agen asuransi melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 67. Kewajiban tersebut berlaku pula bagi agen asuransi yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil (Pasal 4 ayat 2 PMK 67) sesuai aturan batasan pengusaha kecil PPN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/PMK.03/2013 (“PMK 197”). Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) PMK 67 menentukan bahwa agen asuransi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dianggap telah dikukuhkan sebagai PKP. Merujuk pada pengaturan pengukuhan agen asuransi sebagai PKP yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3) PMK 67, penulis berpendapat bahwa agen asuransi tidak serta merta otomatis menjadi PKP dengan hanya mengacu pada Pasal 4 ayat (3) PMK 67. Pasal 4 PMK 67 ini perlu dipahami secara menyeluruh mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (5) untuk agen asuransi, yang mana ayat (1) dan ayat (2) PMK 67 memuat kewajiban bagi agen asuransi sedangkan ayat (3) adalah kondisi apabila kewajiban ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan oleh agen asuransi. Hal tersebut disimpulkan dari digunakannya kata “dianggap” dalam Pasal 4 ayat (3) PMK 67. Jika agen asuransi yang telah memiliki NPWP otomatis serta merta dianggap menjadi PKP lalu apakah fungsi Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang meletakkan kewajiban kepada agen asuransi untuk melakukan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP? Pertanyaan selanjutnya: Apakah penggunaan kata “dianggap” dalam Pasal 4 ayat (3) PMK 67 ini dapat disamakan dengan pengukuhan PKP secara jabatan? Apakah agen asuransi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 67 dan dianggap sebagai PKP sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) PMK 67 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU KUP”) karena telah melalaikan kewajibannya?           

Pasal 4 ayat 5 PMK 67 berbunyi:

“ Dalam hal Agen Asuransi selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menyerahkan Barang Kena Pajak  dan/ atau Jasa Kena Pajak lainnya, Agen Asuransi wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sepanjang jumlah peredaran usahanya melebihi batasan pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (5) PMK 67 di atas seolah-olah memberikan pengecualian terhadap kewajiban agen asuransi yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 67. Ternyata Pasal 4 ayat (5) PMK 67 tidak memberikan pengecualian terhadap kewajiban dalam Pasal 4 ayat 2 PMK 67, melainkan harus dipahami dalam kaitannya dengan mekanisme pelaporan PPN yang dilakukan oleh agen asuransi jika agen asuransi memiliki usaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak lain yang telah melebihi threshold PKP.    

Status agen asuransi sebagai PKP yang diatur dalam PMK 67 merupakan pelaksanaan dari Pasal 16G huruf i  UU PPN. Pasal 16G UU PPN ini merupakan tambahan pasal baru dari perubahan terakhir UU PPN yang mengatur bahwa jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis Barang Kena Pajak tertentu, jenis Jasa Kena Pajak tertentu dan besaran PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat 1 diatur Peraturan Menteri Keuangan yang salah satunya melalui PMK 67.

PPN dikenakan dengan menggunakan besaran tertentu

                                                          X                                                        X

Sesuai Pasal 3 ayat 2 huruf a PMK 67, besaran tertentu tersebut adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Pengenaan PPN dengan besaran tertentu merupakan pengenaan PPN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9A UU PPN yang juga merupakan tambahan pasal baru dari perubahan terakhir UU PPN. Berikut ilustrasi pengenaan PPN dengan menggunakan besaran tertentu, perhatikan tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1.

Kolom sebelah kiri dalam tabel di atas adalah pembayaran atas jasa agen asuransi yang tidak ada unsur PPN-nya dan kolom sebelah kanan dalam tabel adalah pembayaran atas jasa agen asuransi yang dikenakan PPN. Dalam hal Perusahaan Asuransi tidak mau menanggung PPN atas penyerahan jasa agen asuransi, maka Rp. 5.200.000,00 merupakan Total Earning include PPN dengan ilustrasi perhitungannya menjadi seperti yang terlihat pada tabel 2 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2 memberikan nilai yang paling efisien bagi Perusahaan Asuransi yang membayar komisi/imbalan kepada agen yang menyerahkan jasa agen asuransi. Namun demikian, pada sisi agen asuransi tabel 2 merupakan nilai paling rendah yang diterima oleh agen asuransi.  

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi sebagai pemungut PPN diwajibkan memungut PPN pada saat pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut PPN kepada agen asuransi (Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 67). Terdapat 3 (tiga) konsekuensi sebagai pemungut PPN, yaitu: yang pertama adalah menyetorkan PPN yang telah dipungutnya, yang kedua adalah membuat faktur pajak yang dalam hal ini berupa statement of account paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran, dan yang ketiga adalah melaporkan PPN yang telah dipungut dan disetornya (Pasal 16A ayat (1) UU PPN). Penyetoran PPN dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan  dan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPM) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP (1 masa pajak 1 SSP) atas nama Perusahaan Asuransi untuk seluruh agen asuransi. Pelaporan PPN yang telah dipungut dan disetor oleh Perusahaan Asuransi, dilakukan dengan menggunakan SPM paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukan pemungutan berakhir.

Terkait pemungutan PPN yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi, PMK 67 menganut prinsip kas basis, yangmana pemungutan PPN dilakukan pada saat terjadinya pembayaran komisi atau imbalan kepada agen asuransi dan bukan pada saat penyerahan jasa agen asuransi kepada Perusahaan Asuransi, sekalipun pada praktiknya di lapangan agen asuransi selalu menyerahkan jasanya terlebih dahulu kepada Perusahaan Asuransi dan setelahnya baru mendapatkan komisi atau imbalan.      

Pelaporan Penghitungan PPN oleh Agen Asuransi

PMK 67 juga memberikan kewajiban kepada agen asuransi. Kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk melaporkan penghitungan PPN atas penyerahan jasa agen asuransi dalam SPM (Pasal 8 PMK 67). Terdapat 3 (tiga) kategori agen asuransi yang diatur dalam Pasal 8 PMK 67, diataranya adalah sebagai berikut.  yaitu:

Pajak Masukan terkait Penyerahan Jasa Agen Asuransi Tidak Dapat Dikreditkan

Pasal 10 PMK 67 menentukan bahwa pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi tidak dapat dikreditkan oleh agen asuransi. Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 9A ayat 2 UU PPN.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dengan besaran tertentu berbeda dengan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang menggunakan ketentuan umum. Dalam mekanisme ketentuan umum dilakukan penghitungan pajak keluaran – pajak masukan. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan berarti ada jumlah tertentu yang harus dibayar oleh PKP sedangkan apabila pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran berarti ada kelebihan pembayaran PPN yang dapat dikompensasikan dengan PPN bulan berikutnya atau dimintakan restitusi sesuai ketentuan dalam UU PPN.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dengan besaran tertentu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam mengadministrasikan pajak masukan (Penjelasan Pasal 9A ayat 1 huruf b UU PPN). PPN yang dipungut, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan besaran tertentu sebenarnya telah memperhitungkan unsur pajak masukan di dalamnya  sehingga jumlah PPN (pajak keluaran) yang dipungut melalui mekanisme besaran tertentu jauh lebih kecil dibanding dengan PPN (pajak keluaran)  yang dipungut melalui mekanisme umum, oleh karenanya agen asuransi tidak dapat mengkreditkan lagi pajak masukan terkait penyerahan jasa ini. 

Penutup

PMK 67  merupakan peraturan pelaksana dari UU PPN yamg terakhir diubah oleh UU HPP. Perubahan terakhir UU PPN ini telah menambah beberapa pasal baru dalam UU PPN termasuk di dalamnya menambah mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dengan menggunakan besaran tertentu yang sebelumnya tidak dikenal. Penyerahan jasa agen asuransi adalah salah satu penyerahan jasa kena pajak yang diatur dalam PMK 67 dan menggunakan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dengan besaran tertentu. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dengan besaran tertentu ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, dan penyederhanaan administrasi PPN serta keadilan  dalam pengenaan PPN. Semoga tulisan yang singkat ini bermanfaat.