RESUME PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 2/PJ/2024

TANGGAL 19 JANUARI 2024

TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 

Sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan Pasal 26 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, pemotong pajak wajib membuat bukti pemotongan dan melaporkannya dalam surat pemberitahuan. 

Pokok- Pokok Peraturan

1. Definisi umum 

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang- Undang Pajak Penghasilan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang selanjutnya disebut Pemotong Pajak adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai wajib pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dari Pemotong Pajak sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.
5. Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dari Pemotong Pajak sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.
6. Penerima Penghasilan adalah Penerima Penghasilan yang meliputi Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26.
7. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah dokumen yang dibuat oleh Pemotong Pajak sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong.
8. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
9. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah SPT Masa yang digunakan oleh Pemotong Pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan penyetoran atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Aplikasi e-Bupot 21/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta mengisi dan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah kantor pelayanan pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar.
14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan yang berada dalam wilayah KPP.
15. Tata Cara Pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21/26
16. Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 harus:

1. membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26;
2. memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 kepada Penerima Penghasilan; dan
3. melaporkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
4. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas:

1. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721-VI);
2. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final – (Formulir 1721-VII);
3. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan – (Formulir 1721-VIII); dan
4. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala – (Formulir 1721-A1),

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan – (Formulir 1721-VIII) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap masa pajak selain masa pajak terakhir.
4. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
5. 1 (satu) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721-VI), Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final – (Formulir 1721-VII), dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan – (Formulir 1721-VIII) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat digunakan untuk:

1. 1 (satu) Penerima Penghasilan;
2. 1 (satu) kode objek pajak; dan
3. 1 (satu) masa pajak;

2. 1 (satu) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala – (Formulir 1721-A1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk:

1. 1 (satu) Penerima Penghasilan;
2. 1 (satu) kode objek pajak; dan
3. 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
4. Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721-VI) dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final – (Formulir 1721-VII) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada Penerima Penghasilan untuk setiap kali pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26;
2. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan – (Formulir 1721-VIII) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Penerima Penghasilan paling lama 1 (satu) bulan setelah masa pajak berakhir; dan
3. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala – (Formulir 1721-A1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Penerima Penghasilan paling lama 1 (satu) bulan setelah masa pajak terakhir.
4. Tata cara pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan 

1. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat pembayaran penghasilan.
2. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tetap dibuat dalam hal:

1. tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena jumlah penghasilan yang diterima tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak;
2. jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong nihil karena:

1. adanya surat keterangan bebas; atau
2. dikenakan tarif 0% (nol persen);

3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
4. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
5. jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang ditunjukkan dengan adanya surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri.

4. Dalam pembuatan Bukti Pemotongan Harus Memberikan Informasi Identitas Berupa
5. Dalam pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26, Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 harus memberikan informasi identitas berupa:

1. nomor pokok wajib pajak, bagi wajib pajak dalam negeri; atau
2. tax identification number atau identitas perpajakan lainnya, bagi wajib pajak luar negeri,

kepada Pemotong Pajak

2. Dalam hal wajib pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerapkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda, wajib pajak luar negeri dimaksud harus memberikan surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Pemotong Pajak.

5. Tata cara pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan
6. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas:

1. Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721);
2. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala – (Formulir 1721- I);
3. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721-II);
4. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final – (Formulir 1721-III);
5. Daftar Surat Setoran Pajak dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721-IV); dan
6. Daftar Biaya – (Formulir 1721-V),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

2. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

1. masa pajak dan tahun pajak;
2. status SPT normal atau pembetulan;
3. identitas Pemotong Pajak;
4. jumlah penghasilan bruto;
5. jumlah pajak penghasilan dipotong dan/atau ditanggung Pemerintah;
6. jumlah total pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor;
7. jumlah total pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor pada SPT yang dibetulkan;
8. jumlah pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan;
9. tanggal pemotongan dan tanggal penyetoran pajak penghasilan;
10. nama dan tanda tangan penandatangan SPT; dan
11. tanggal SPT dibuat.

3. Tata cara pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

6. Bukti Pemotongan Dibuat dan Dilaporkan Dalam Bentuk 
7. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat dan dilaporkan dalam bentuk:

1. formulir kertas; atau
2. Dokumen Elektronik.
3. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dibuat dalam bentuk:

1. formulir kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani Pemotong Pajak dan dibubuhi cap; atau
2. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik.
3. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk Dokumen Elektronik wajib digunakan oleh Pemotong Pajak yang:

1. membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721-VI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak;
2. membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final – (Formulir 1721-VII) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak;
3. membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan  (Formulir 1721-VIII) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan/atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala – (Formulir 1721-A1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
4. melakukan penyetoran pajak dengan surat setoran pajak dan/atau bukti pemindahbukuan dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

4. Pemotong Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas atau Dokumen Elektronik.
5. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas dibuat sesuai bentuk, isi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini dan tidak boleh diubah.
6. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk Dokumen Elektronik dibuat menggunakan Aplikasi e-Bupot 21/26 yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

7. Penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Melalui 
8. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas yang telah ditandatangani oleh Pemotong Pajak dan dibubuhi cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Pemotong Pajak:

1. secara langsung ke KPP atau KP2KP;
2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau
3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP;
4. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk Dokumen Elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disampaikan oleh Pemotong Pajak melalui:

1. Aplikasi e-Bupot 21/26 di laman milik Direktorat Jenderal Pajak; atau
2. Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

8. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas tidak perlu dilampiri dengan:

1. Formulir 1721-I dalam hal tidak ada pembayaran atau pemberian penghasilan kepada pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala yang seharusnya dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Formulir 1721-VIII atau Formulir 1721-A1;
2. Formulir 1721-II dalam hal tidak ada pembayaran atau pemberian penghasilan kepada pegawai yang seharusnya dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak bersifat final dan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan menggunakan Formulir 1721-VI;
3. Formulir 1721-III dalam hal tidak ada pembayaran atau pemberian penghasilan kepada pegawai yang seharusnya dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dengan menggunakan Formulir 1721-VII;
4. Formulir 1721-IV dalam hal tidak ada penyetoran dan pemindahbukuan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan menggunakan surat setoran pajak dan bukti pemindahbukuan;
5. Formulir 1721-V dalam hal Pemotong Pajak wajib menyampaikan SPT Tahunan;
6. Formulir 1721-VI;
7. Formulir 1721-VII;
8. Formulir 1721-VIII; dan
9. Formulir 1721-A1.

9. Pemotong Pajak yang telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk Dokumen Elektronik tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas untuk masa-masa pajak berikutnya.

10. Sanksi Pemotong Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan

1. Pemotong Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam hal Pemotong Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), tetapi tidak menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk Dokumen Elektronik.
2. Pemotong Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
3. Pemotong Pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

11. Dalam hal Pemotong Pajak melakukan pembuatan, penyampaian, dan/atau pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk masa pajak sampai dengan masa pajak Desember 2023, pembuatan, penyampaian, dan/atau pembetulan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

12. Untuk masa pajak Januari 2024, Pemotong Pajak dapat memberikan:

1. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 – (Formulir 1721-VI);
2. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final – (Formulir 1721-VII); dan
3. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan – (Formulir 1721-VIII),

kepada Penerima Penghasilan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024.

Komentar:

Belum lama ini Ditjen Pajak (DJP) merilis peraturan baru yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan (bupot) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau PPh 26. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-2/PJ/2024. Selain bupot, beleid tersebut juga memperbarui ketentuan mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian, dan tata cara penyampaian SEPERTI Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26. 

Dimana pembaruan peraturan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan ketentuan pasca terbitnya PMK 168/2023. Melalui PER 2/PJ/2024, otoritas pajak kembali menegaskan kewajiban pembuatan bupot bagi pemotong PPh Pasal 21 dan/atau 26. Dalam beleid tersebut juga menekankan keharusan untuk memberikan bupot PPh 21 dan/atau PPh Pasal 26 kepada penerima penghasilan. Tak hanya itu, otoritas pajak juga mengatur ketentuan tentang bupot PPh Pasal 21 Bulanan dengan memakai formulir 1721-VIII yang merupakan bupot Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait dengan pensiun secara berkala atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. 

Begitu pula dengan bupot PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final atau pajak penghasilan Pasal 26 (Formulir 1721-VI) dan Bupot PPh Pasal 21 yang bersifat final (Formulir 1721- VII) untuk masa pajak Januari dapat diberikan kepada penerima penghasilan paling lambat pada 31 Maret 2024.