ONCE UPON

Cara Validasi NIK Jadi NPWP, Gak Ribet & Bisa Dari HP!

JAKARTA, (CNBC Indonesia, 29 November 2023): Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara mandiri. DJP menegaskan pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Hingga 22 November 2022, DJP mencatat pemadanan NIK dan NPWP mencapai 82,42% atau sebanyak 59,34 juta wajib pajak dari total 72 juta pemilik NPWP. DJP berharap pemadanan dapat terus dilakukan dan mencapai target penuh 100%. Oleh karena itu, DJP mengimbau wajib pajak untuk melakukan pemandanan secara mandiri. Melalui pemadanan data NIK dan NPWP ini, Suryo menekankan, pengurusan hak dan kewajiban pajak nantinya hanya memanfaatkan satu nomor identitas saja, yakni hanya melalui NIK, sehingga masyarakat tak lagi perlu banyak ingat nomor identitas. DJP pun memastikan proses pemadanan NIK dan NPWP tidak memakan waktu lama. Berikut tahapan-tahapan yang dapat dilakukan hingga data NIK anda tervalidasi.

Pengusaha Properti Yakin Setoran Pajak Naik Jadi Rp. 200 Triliun

JAKARTA, (Okezone.com, 29 November 2023):  Pengusaha properti meyakini setoran pajak tahun ini naik jadi Rp200 triliun. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) pede setoran pajak dari sektor properti pada tahun 2023 naik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP REI Raymond Ardan Arfandy mengatakan pada periode 2018 – 2022 sektor properti telah menghasilkan penerimaan pajak sebesar kurang lebih Rp185 triliun atau sekitar 9,26% dari seluruh penerimaan pajak Pemerintah Pusat. Selain itu menurut, sektor properti dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp52,9 triliun atau setara 31% dari total pendapatan daerah per tahun. Raymond menjelaskan kontribusi tersebut dihasilkan lewat pembangunan rumah komersil di Indonesia yang saat ini mayoritas digarap oleh anggota REI. Bahkan menurutnya 65% penjualan rumah komersil di Indonesia dikontribusikan oleh anggota REI. Selain itu juga ada dari sisi penyerapan tenaga kerja, Raymond mengungkapkan sektor properti berhasil menjaring tenaga kerja kurang lebih sekitar 13 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal itu akhirnya berdampak cukup besar terhadap setoran pajak ke negara. 

Pertamina Usul Kendaraan Tunggak Pajak Dilarang Beli BBM Subsidi

JAKARTA, (CNN Indonesia, 30 November 2023): PT Pertamina (Persero) mengusulkan kepada pemerintah daerah agar penunggak pajak kendaraan bermotor dilarang membeli BBM bersubsidi. mekanisme pelarangan beli bisa dilakukan saat penunggak pajak mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli BBM. Saat itu, mereka tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi. para penunggak pajak itu diarahkan ke antrean BBM nonsubsidi. Ia mengakui untuk menerapkan kebijakan itu perlu pengawasan oleh petugas khusus pemantauan secara manual. Petugas berperan mencatat nomor kendaraan dan mengecek data sistem pajak daerah. Di SPBU juga memungkinkan dibuat layanan pembayaran pajak kendaraan bagi wajib pajak yang belum melunasi pajak kendaraan bermotornya. Saat ini sistem serupa mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Selain dengan Pemda Bali, ia mengatakan pihaknya juga akan melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur. upaya itu dilakukan untuk menambah keuntungan pembelian BBM nonsubsidi. upaya itu dilakukan untuk kepentingan bersama termasuk mendongkrak kepatuhan pembayaran pajak daerah dan memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. 

Berlaku Penuh, DJBC Ungkap Manfaat Kerja Sama Perdagangan Dengan UEA

JAKARTA, (DDTCNews, 30 November 2023): Indonesia telah resmi mengimplementasikan penuh kerja sama Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator (MRA AEO) dengan United Arab Emirates (UAE) sejak 11 November 2023. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Encep Dudi Ginanjar mengatakan ada sejumlah manfaat dari kerja sama MRA AEO yang dirasakan Indonesia. Misalnya bagi impotir, baik status AEO maupun non AEO, yang akan mengimpor barang yang berasal dari perusahaan AEO di UAE akan mendapatkan percepatan proses custom clearance pada saat pemberitahuan impor barang BC 2.0 di Indonesia. Pelaksanaan kerja sama MRA AEO sejalan dengan fungsi DJBC sebagai trade facilitator untuk melayani, dan memfasilitasi perdagangan internasioanl. Melalui MRA AEO, Indonesia-UAE bersepakat untuk bersama-sama memfasilitasi perdagangan internasional di antara kedua negara sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. MRA AEO Indonesia dengan UAE merupakan kesepakatan pengakuan timbal balik antara administrasi kepabeanan Indonesia dan UAE. Dengan kerja sama ini, program-program AEO dapat diakui dan diterima oleh kedua negara.