Perlunya Pengarahan dan Konsultasi 

Salam redaksi ITR. Tahun 2024 telah usai dan berganti menuju ke tahun 2025. Coba sudah berapa banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selama setahun lalu?! Saya hanya ingin memberikan sedikit saran. Seharusnya pemerintah tidak hanya berfokus pada sosialisasi penyebaran atau menginformasikan peraturan terbaru kepada masyarakat, kemudian memungut pajak. namun pemerintah juga harus fokus terhadap bagaimana informasi tersebut benar-benar mampu diterima, dipahami dan dicerna oleh wajib pajak. Pemerintah seharusnya rajin untuk memberikan arahan dan kosultasi. Tidak hanya sebatas mengsosialisasikan untuk diketahui, tetapi arahan untuk dipahami dan mudah diimplementasikan. 

Salam, 

Kartika

Kategori Hak Wajib Pajak yang Perlu diketahui

Hak wajib pajak merupakan elemen penting dalam sistem perpajkaan yang adil. Tak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perumusan hak wajib pajak secara jelas juga dapat membatasi kekuasaan otoritas pajak yang makin besar seiring waktu. Untuk itu, hak-hak wajib pajak yang bersifat fundamental sebaiknya dirumuskan dalam teks hukum yang mengikat. Hak-hak wajib pajak diklasifikasikan kedalam 2 kategori besar, yaitu primary legal rights dan secondary legal rights. Dimana keduanya memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memastikan perlindungan wajib pajak. 

Salam,

Ginanjar

Membuat Faktur Pajak Dengan DPP Nilai Lain di Coretax, Bagaimana?

Seperti yang kita ketahui, awal 2025 merupakan momen penting bagi wajib pajak lantaran pemerintah menerapkan coretax sekaligus menetapkan skema Dasar Pengenaan Pajak nilai lain dalam konteks PPN. Dimana ketentuan ini mengisyaratkan bahwa skema DPP nilai lain merupakan salah satu alternatif untuk menentukan dasar pengenaan pajak yang sulit ditetapkan. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin tanyakan, bagaimana cara membuat faktur pajak di coretax? Semoga redaksi dapat mengulas terkait hal tersebut pada edisi selanjutnya. 

Salam, 

Felyisa